inputdalam sistem politik dibedakan menjadi dua, yaitu tuntutan dan dukungan.tuntutan dalam hal ini muncul sebagai konsekuensi dari kelangkaan atas berbagai sumber-sumber yang langka dalam masyarakat atau kebutuhan masyarakat yang alokasinya belum merata, salah satu wujud kelangkaan tersebut adalah kebijakan.dukungan dapat diartikan sebagai Infrastrukturpolitik yang menjalankan fungsi input dalam sistem politik yang berupa pengajuan kepentingan adalah partai politik. #Soal 6 Infrastruktur politik memiliki arti . a. suatu mesin politik formal b. bangun politik bawah atau mesin politik informal c. bangun politik atas d. lembaga yang melaksanakan pemerintahan Dalamagama Islam, Sistem politik dan Pemerintahan dimulai ketika Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin umat islam. Sistem kenegaraan sudah diterapkan pada waktu itu. Setelah Nabi wafat, Pemerintahan dilanjutkan oleh Khulafa' urrasyidin. Kemudian berlanjut sampai berakhirnya khalifah utsmani di Turki. Vay Tiền Nhanh. SISTEM POLITIK- Apa yang anda ketahui tentang sistem politik? Sistem politik adalah sebuah rangkaian kegiatan atau proses di dalam sebuah masyarakat politik dalam mempengaruhi dan menentukan. Pada kesempatan kali ini akan mengulas materi makalah mengenai Sistem Politik mulai dari Pengertian, Fungsi, Demokrasi Dan Kediktatoran. Simaklah ulasannya di bawah ini. Pengertian Sistem politikPengertian sistemPengertian PolitikFungsi politikDemokrasi Demokrasi dengan Sistem ParlementerDemokrasi dengan Sistem Pemisahan KekuasaanDemokrasi dengan Sistem ReferendumKediktatoranShare thisRelated posts Sistem politik adalah sebuah rangkaian kegiatan atau proses di dalam sebuah masyara- kat politik dalam mempengaruhi dan menentukan siapa, mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Di antara bermacam-macam proses dapat dilihat gejala-gejala politik sebagai suatu kumpuian proses tersendiri, yang berbeda dengan proses-proses lainnya. Pengertian sistem Menurut pendapat The Advancced Learner’s Dictionary of Current English, sistem adalah satuan dari bagian-bagian yang kadang terdiri dari sejumlah bagian utama dan sejumlah bagian yang kurang penting; bagian-bagian itu bekerja sama sesuai tujuan sistem yang bersangkutan. Dalam arti yang lain sistem adalah suatu kesatuan yang mengandung unsur-unsur atau elemen-elemen atau bagian-bagian yang terikat dalam satu kesatuan dan saling bergantung independen. Akibat dari independensi atau saling ketergantungan antar unsur itu, bila sifat dari satu bagian berubah, maka semua bagian/komponen lainnya termasuk juga sistem secara keseluruhan akan terpengaruh Almond & Powell, 1966 19. Pengertian Politik Politik yaitu suatu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat dimana wujudnya adalah proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Definisi politik juga dapat diartikan sebagai seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan, baik secara konstitusional maupun non-konstitusional. Secara etimologis, Politik adalah dari bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya adalah Negara Kota. Pada penggunaannya kata tersebut kemudian berkembang, diantaranya Polities; artinya warga negara Politikos; artinya kewarganegaraan Politike Episteme; artinya ilmu politik Politicia artinya pemerintahan negara Fungsi politik Sistem politik adalah kesatuan antara struktur dan fungsi-fungsi politik. Struktur politik dapat di anggap sebagai mesin dengan berbagai komponen serta fungsi masing-masing komponennya. Secara garis besar fungsi dari pokok politik yang harus berjalan dalam sebuah sistem politik/negara adaiah Fungsi merumuskan kepentingan adalah fungsi menyusun dan mengungkapkan tuntutan politik dalam suatu negara. Fungsi pemaduan kepentingan, adalah fungsi menyatupadukan tuntutan-tuntutan politik dari berbagai pihak dalam suatu negara dan mewujudnyatakannya ke dalam berbagai alternate kebijakan. Fungsi pembuatan kebijakan umum, adalah fungsi untuk mempertimbangkan berbagai alternate kebijakan yang diusulkan oleh partai-partai politik dan pihak-pihak lain, untuk dipilih salah satu di antaranya sebagai satu kebijakan pemerintahan. Fungsi penerapan kebijakan, adalah fungsi melaksanakan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan, adalah fungsi menyelaraskan perilaku masyarakat dan pejabat publik yang menentang atau menyeleweng dari kebijakan pemerintahan, Dengan norma yang berlaku. Fungsi komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari masyarakat kepada pemerintah dan juga dari pemerintah kepada masyarakat. Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat. Rekrutmen politik adalah proses menyeleksi orang/orang-orang yang akan dipilih atau diangkat sebagai pejabat dari jabatan-jabatan yang ada dalam suatu negara atau partai politik. Demokrasi Sebenarnya, pengertian utama demokrasi adalah adanya hak-hak rakyat untuk ikut memerintah. Akan tetapi, dalam perkembangannya, pengertian itu telah mengalami banyak perubahan, terutama karena faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Austin Ranney menyebutkan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, persamaan politik, konsultasi kepada rakyat dan pemerintahan mayoritas. Dengan begitu, bentuk demokrasi negara yang satu akan berbeda dengan bentuk demokrasi negara yang lain. begitu pula dengan bentuk demokrasi pada suatu masa akan berbeda dengan pada masa yang lain. Misalnya di Indonesia, bentuk demokrasi seka- rang berbeda dan bentuk demokrasi, Baik pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat RIS tahun 1949 maupun Undang-undang Dasar Sementara UUDS tahun 1950. Demokrasi berlangsung dengan berdasarkan pada asas-asas tertentu. Asas-asas demokrasi itu ialah sebagai berikut. Pengakuan hak-hak asasi manusia sebagai penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dengan tidak melupakan kepentingan umum. Adanya partisipasi dan dukungan rakyat kepada pemerintah. Jika dukungan dari rakyat tidak ada, Sulitlah dikatakan bahwa pemerintahan itu adalah suatu pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan dengan tugas-tugas dan hubungan antara alat-alat perlengkapan negara, demokrasi dapat dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu sebagai berikut Demokrasi dengan Sistem Parlementer Demokrasi parlementer sebagaimana yang sudah terdapat di Prancis, Belgia, dan Belanda, kekuasaan legislatif Parlemen atau DPR terletak di atas kekuasaan eksekutif. Kedua kekuasaan itu mempunyai hubungan erat. Dalam sistem demokrasi ini, menteri-menteri kabinet harus mempertanggung jawabkan semua tindakannya kepada parlemen. Ini berarti bahwa kabinet harus mendapat kepercayaan dari parlemen, Untuk mendapatkan kepercayaan parlemen, kebijaksa- naan kabinet harus disesuaikan dengan tujuan politik anggota parlemen. Demokrasi dengan Sistem Pemisahan Kekuasaan Demokrasi menggunakan sistem pemisahan kekuasaan dijalankan hampir sepenuhnya di Amerika Serikat. Di negara tersebut, kekuasaan legislatif dipegang oleh kongres, Sedangkan kekuasaan eksekutif oleh presiden. Sementara itu, kekuasaan yudikatif oleh Mahkamah Agung. Masing-masing kekuasaan terpisah satu sama lain. Kekuasaan-kekuasaan setiap badan itu sengaja dibatasi untuk menjaga keseimbangan serta mencegah agar kekuasaan salah satu badan tidak terlampau besar. Dari persamaan derajat setiap badan dimaksudkan agar dapat saling mengawasi. Inilah yang dimaksud dengan sistem pengawasan dan keseimbangan chek and balance dalam pemerintahan Amerika Serikat. Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh kongres. Masa jabatan yang dijalakan presiden tidak tergantung pada dukungan kongres, tetapi telah ditetapkan selama jangka waktu Menteri yang duduk dalam kabinet dan mengepalai departemen, di- angkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Tugas presiden yakni melaksanakan pemerintahan pusat serta undang-undang sebagaimana mestinya. Demokrasi dengan Sistem Referendum Demokrasi menggunakan sistem referendum berlaku di negara-negara bagian Swiss yang disebut kanton. Kanton berbentuk republik. Pada kanton-kanton ini terdapat juga kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang menonjol adalah bahwa tugas legislatif selalu terletak di bawah pengawasan seluruh rakyat. Pengawasan ini dilakukan dengan cara referendum yang terdiri dari referendum obligator dan referendum fakultatif. Referendum yang artinya pemungutan suara rakyat mengenai suatu rencana undang- undang. Referendum obligator merupakan pemungutan suara rakyat yang wajib, dilakukan mengenai suatu rencana undang-undang dasar negara bagian atau undang-undang lain yang dipandang sangat penting. Adapun Referendum fakultatif yakni merupakan pemungutan suara rakyat mengenai suatu undang-undang tanpa keharusan, kecuali jika dalam waktu tertentu setelah rancangan referendum. Terdapat empat prinsip yang terkait dengan pemerintahan demokrasi yaitu Kedaulatan rakyat, berarti bahwa kekuasaan untuk membuat keputusan-keputusan pemerintahan berdasarkan yang pokok berada di tangan seluruh warga masyarakat, bukan di tangan orang-orang tertentu atau kelas yang berkuasa. Persamaan politik, Artinya bahwa setiap warga masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik negara. Konsultasi kepada rakyat, Artinya bahwa keputusan-keputusan mengenai kebijakan manakah yang paling cocok untuk mewujudkan kepentingan rakyat harus dibuat oleh rakyat sendiri, bukan oleh penguasa tanpa pertanggungjawaban kepada rakyat. Majority rule dan minority right, Dalam pemerintahan demokrasi, keputusan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan kehendak mayoritas rakyat. Jika rakyat tidak sependapat mengenai masalah tertentu, pemerintah harus bertindak sesuai kehendak bagian terbesar, bukan yang terkecil dari rakyat. Kediktatoran Kediktatoran berarti suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi untuk memerintah dipegang dan dijalankan oleh satu orang atau sekelompok kecil elite. Terdapat Ciri-ciri pokok pemerintahan diktator modern mencakup enam hal berikut ini. Negara memiliki sebuah ideologi resmi yang mencakup segala aspek keberadaan manusia yang mengatur aspek kehidupan fisik maupun rohani manusia. Setiap warga masyarakat harus tunduk pada ideologi tersebut. Negara hanya memiliki satu partai massa tunggal, yang biasanya dipimpin oleh satu orang, dan bertindak selaku penafsir tunggal ideologi resmi. pemerintah mengawasi seluruh kegiatan penduduk dan menjalankan sistem teror yang luas melalui sistem pengawasan polisi rahasia yang memanfaatkan teknologi modem. Adaanya monopoli semua media massa oleh penguasa dan partai penguasa Adanya kontrol yang ketat melalui kekuatan militer Yang terakhir ini adalah Pengendalian terpusat atas seluruh sektor ekonomi oleh pemerintah melalui jajaran birokrasi Demikianlah Pembahasan kami mengenai SISTEM POLITIK, Semoga Bermanfaat .. Artikel Lainnya Hukum Dasar Kimia Lengkap Dengan Bunyi Hukum dan Rumus Demokrasi – Pengertian Dan Macam-Macam Demokrasi Contoh Soal Peluang Beserta Jawaban Dan Pembahasannya Selamat datang di web digital berbagi ilmu pengetahuan. Kali ini PakDosen akan membahas tentang Sistem Politik? Mungkin anda pernah mendengar kata Sistem Politik? Disini PakDosen membahas secara rinci tentang pengertian, pengertian menurut para ahli, macam, fungsi, tujuan, ciri, model, sistem, elemen, suprastruktur, infrastruktur dan pelaksanaan. Simak Penjelasan berikut secara seksama, jangan sampai ketinggalan. Pengertian Sistem Politik Sistem politik ialah sebuah susunan aktivitas ataupun prosedur di dalam sebentuk masyarakat politik dalam otoritas dan memastikan siapa, memperoleh apa, kapan dan bagaimana. Di antara berbagai jenis prosedur bisa ditampak fenomena politik menjadi suatu gabungan prosedur tersendiri, yang berlainan dengan prosedur lainnya. Berikut ini terdapat 7 pendapat dari para ahli mengenai pengertian sistem politik, yakni sebagai berikut Menurut pendapat dari Drs. Abdul Kadir, Sistem politik ialah suatu sistem yang sah, sistem yang menjaga disiplin ataupun sistem yang mengubah dalam suatu masyarakat. Menurut pendapat dari Dr. Wiku Adisasmito, Sistem politik ialah suatu perkiraan visioner dari kekuasaan yang bertikai antara negara dan pemerintah. Menurut pendapat dari Sukarna, Sistem politik ialah suatu prosedur untuk mengoperasikan bagaimana mendapatkan suatu otoritas di dalam negara, mengoperasikan interkasi pemerintah dan rakyat ataupun sebaliknya, mengoperasikan interkasi negara dengan rakyatnya. Menurut pendapat dari Rober A. Dahl, Sistem politik ialah sistem yang konsisten dari interaksi antara masyarakat yang mengaitkansampai dengan fase spesifik, pengawasan, otoritas, yuridiksi maupun dominasi. Menurut pendapat dari David Easton, Sistem politik ialah hubungan yang digeneralisasikan dari semua perbuatan sosial sehingga makna-makna bagian secara berkuasa kepada masyarakat. Menurut pendapat dari M. Bahrudin Podomi, Sistem politik ialah susunan sistem yang berbentuk bersistem, terorganisasi dan variabel mengenai aspek-aspek internal ataupun eksternal. Menurut pendapat dari Rusadi Kantaprawira, Sistem politik ialah prosedur ataupun cara kerja selengkap fungsi ataupun kontribusi dalam susunan politik dengan berinteraksi satu sama lain dan membuktikan suatu prosedur yang tetap. Macam Macam Sistem Politik Berikut ini terdapat 2 macam macam pada sistem politik, yakni sebagai berikut Demokrasi Demokrasi ialah terdapat kewajiba rakyat untuk mengikuti perintah. namun, dalam peningkatannya, pengertian tersebut sudah mendapati banyak transformasi, terutama karena aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kediktatoran Kediktatoran ialah suatu bagian pemerintahan di mana otoritas mulia untuk berkuasa akan diduduki dan dilandaskan oleh satu orang maupun organisasi golongan kecil. Fungsi Sistem Politik Berikut ini terdapat beberapa fungsi dari sistem politk, yakni sebagai berikut Fungsi mendefinisikan keperluan, ialah fungsi yang merangkai dan mengutarakan ketentuan politik dalam suatu negara. Fungsi penggabungan keperluan, ialah fungsi yang menceraiberaikan ketentuan politik dari beragam pihak dalam suatu negara dalam beragam bergantian peraturan. Fungsi pembuatan peraturanumum, ialah fungsi untuk memikirkan beragam bergantian peraturan yang digagaskan oleh partai-partai politik dan pihak-pihak lain, untuk memilih salah satu di antaranya sebagai satu peraturan pemerintahan. Fungsi penerapan peraturan, ialah fungsi yang melakukan beragam peraturan yang sudah ditentukan oleh pihak yang Fungsi komunikasi politik ialah prosedur penyajikan informasi tentang politik dari masyarakat kepada pemerintah dan dari pemerintah kepada masyarakat. Sosialisasi politik ialah prosedur pembuatan sikap dan penyesuaian politik peserta masyarakat. Tujuan Sistem Politik Berikut ini terdapat beberapa tujuan dari sistem politik, yakni sebagai berikut Menciptakan masyarakat yang damai dan makmur Meningkatkan dan memantapkan perilaku politik digolongan masyarakat secara lengkap Terseleksinya pengelola politik dari tingkat pusat samapi kawasan yang sebanding dengan perjanjian pada Undang-Undangan yang berjalan Menciptakan keinginan suatu bangsa Untuk menciptakan suatu sistem pemerintahan yang kuat dan sigap diatas latar belakang untuk melaksanakan hukum yang berjalan Ciri-Ciri Sistem Politik Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri sitem politik yaitu Semua sistem politik menjalankan fungsi yang sama walaupun tingkatannya berbeda-beda,yang ditimbulkan karena perbedaan struktur. Semua struktur politik memiliki spesialisasi,baik pada masyarakat politik maupun modern dalam melaksanakan banyak fungsi. Model Sistem Politik Sistem politik otokrasi tradisional Sistem politik ini dicirikan dengan adanya factor seperti kebaikan bersama,identitas bersama,hubungan kekuasaan,legitimasi kekuasaan,dan hubungan ekonomi dan politik. Sistem politik Totalite Sistem politik ini menekankan pada konsensus total dalam masyarakat baik konflik dengan musuhnya didalam maupun diluar negeri. Sistem Politik Indonesia Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Para Bapak Bangsa the Founding Fathers yang meletakkan dasar pembentukan negara Indonesia, setelah tercapainya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka sepakat menyatukan rakyat yang berasal dari beragam suku bangsa, agama, dan budaya yang tersebar di ribuan pulau besar dan kecil, di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Indonesia pernah menjalani sistem pemerintahan federal di bawah Republik Indonesia Serikat RIS selama tujuh bulan 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950, namun kembali ke bentuk pemerintahan republik. Setelah jatuhnya Orde Baru 1996 – 1997, pemerintah merespon desakan daerah-daerah terhadap sistem pemerintahan yang bersifat sangat sentralistis, dengan menawarkan konsep Otonomi Daerah untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan. Sistem politik yang didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia adalah Ide kedaulatan rakyat Negara berdasarkan atas hukum Bentuk Republik Pemerintahan berdasarkan konstitusi Pemerintahan yang bertanggung jawab Sistem Perwakilan Sistem peemrintahan presidensiil Elemen Sistem Ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem, yaitu tujuan, masukan, proses, keluaran, batas, mekanisme pengendalian dan umpan balik serta lingkungan. Berikut penjelasan mengenai elemen-elemen yang membentuk sebuah sistem Tujuan Setiap sistem memiliki tujuan Goal, entah hanya satu atau mungkin banyak. Tujuan inilah yang menjadi pemotivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali. Tentu saja, tujuan antara satu sistem dengan sistem yang lain berbeda. Masukan Masukan input sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Masukan dapat berupa hal-hal yang berwujud tampak secara fisik maupun yang tidak tampak. Contoh masukan yang berwujud adalah bahan mentah, sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah informasi misalnya permintaan jasa pelanggan. Proses Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai, misalnya berupa informasi dan produk, tetapi juga bisa berupa hal-hal yang tidak berguna, misalnya saja sisa pembuangan atau limbah. Pada pabrik kimia, proses dapat berupa bahan mentah. Pada rumah sakit, proses dapat berupa aktivitas pembedahan pasien. Keluaran Keluaran output merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya. Batas Yang disebut batas boundary sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem lingkungan. Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup, atau kemampuan sistem. Sebagai contoh, tim sepakbola mempunyai aturan permainan dan keterbatasan kemampuan pemain. Pertumbuhan sebuah toko kelontong dipengaruhi oleh pembelian pelanggan, gerakan pesaing dan keterbatasan dana dari bank. Tentu saja batas sebuah sistem dapat dikurangi atau dimodifikasi sehingga akan mengubah perilaku sistem. Sebagai contoh, dengan menjual saham ke publik, sebuah perusahaan dapat mengurangi keterbatasan dana. Mekanisme Pengendalian dan Umpan Balik Mekanisme pengendalian control mechanism diwujudkan dengan menggunakan umpan balik feedback, yang mencuplik keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Lingkungan Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Lingkungan bisa berpengaruh terhadap operasi sistem dalam arti bisa merugikan atau menguntungkan sistem itu sendiri. Lingkungan yang merugikan tentu saja harus ditahan dan dikendalikan supaya tidak mengganggu kelangsungan operasi sistem, sedangkan yang menguntungkan tetap harus terus dijaga, karena akan memacu terhadap kelangsungan hidup sistem. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Indonesia Berikut ini adalah siprastruktur dan Infrastruktur Politik Indonesia yaitu 1. Suprastruktur Politik Indonesia Suprastruktur politik Indonesia yaitu lembaga negara yang formal, yang keberadaannya diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Suprastruktur politik Indonesia terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Suprastruktur berkaitan dengan suasana kehidupan politik negara. Suprastruktur disebut juga struktur politik pemerintahan dan negara, yang berarti sebagai lembaga negara yang formal, yang keberadaannya diatur oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Dalam suprastuktur politik terdapat komponen-komponen, dimana komponen tersebut dalam hal kompekls yang berhubungan tentang lembaga-lembaga negara, tugas, fungsi, dan hubungan dengan lembaga negara lain. Ada 3 Macam Suprastruktur Politik Indonesia adalah sebagai berikut. Lembaga Eksekutif. Lembaga Legislatif. Lembaga Yudikatif. Berikut ini uraian tentang lembaga-lembaga negara yang termasuk suprastruktur politik di indonesia. Presiden dan Wakil Presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Dewan Perwakilan Daerah DPD. Mahkamah Agung MA. Mahkamah Konstitusi MK. Komisi Yudisial KY. Badan Pemeriksa Keuangan BPK. 2. Infrastruktur Politik Indonesia Infrastruktur politik adalah struktur politik kemasyarakatan. Infrastruktur politik sering disebut socio-political sphere yang berarti suasana kehidupan politik rakyat yang terdapat didalam masyarakat dan yang memberikan pengaruh terhadap tugas-tugas lembaga-lembaga negara pemerintahan. Infrastruktur politik indonesia adalah suasana kehidupan politik rakyat indonesia yag terdapat di dalam masyarakat indonesia memberikan pengaruh terhadap tugas-tugas lembaga negara indonesia dalam menjalankan pemerintahan indonesia. Lima komponen yang tergolong dalam infrastruktur kelompok kekuatan politik dalam masyarakat sebagai berikut. Partai Politik PARPOL. Kelompok Kepentingan interst group. Kelompok Penekan pressure group. Media Komunikasi Politik media political communication. Tokoh Politik. Pelaksanaan Sistem Politik di Indonesia Pembagian sistem politik menurut Samuel Hutington, yaitu sistem politik demokrasi dan sistem politik nondemokrasi. Indonesia menganut sistem politik demokrasi pancasila. Demokrasi pancasila di indonesia di dasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Dalam demokrasi pancasila setiap individu diberi kebebasaan dengan didasari tanggung jawab sosial dan dijiwai semangat kekeluargaan, sehingga dalam pelaksanaannya Demokrasi Pancasila tidak mengenal tirani minoritas ataupun dominasi mayoritas. Demikian Penjelasan Materi Tentang Sistem Politik Pengertian, Pengertian Menurut Para Ahli, Macam, Fungsi, Tujuan, Ciri, Model, Sistem, Elemen, Suprastruktur, Infrastruktur dan Pelaksanaan Semoga Materinya Bermanfaat Bagi Siswa-Siswi. FUNGSI-FUNGSI INPUT SISTEM POLITIK Struktur harus dikaitkan dengan fungsi, sehingga kita dapat memahami bagaimana fungsi berproses dalam menghasilkan kebijakan dan kinerja. Fungsi proses terdiri dari urutan aktifitas yang dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan dan implementasinya dalam tiap sistem politik, antara lain artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, dan implementasi dan penegakan kebijakan. Proses fungsi perlu dipelajari karena mereka memainkan peranan dalam mengarahkan pembuatan kebijakan. Sebelum kebijakan dirumuskan, beberapa individu ataupun kelompok dalam pemerintahan atau masyarakat harus memutuskan apa yang mereka butuhkan dan harapkan dari politik. Proses politik dimulai ketika kepentingan tersebut diungkapkan atau diartikulasikan. Fungsi sering diartikan sebagai perbuatan, kegiatan atau pengaruh. Fungsi dapat bersifat nyata manifest dapat juga bersifat tidak nyata laten. Fungsi-fungsi Input meliputi 1. Sosialisasi politik 2. Rekrutmen Politik 3. Artikulasi Kepentingan 4. Agregasi Kepentingan 5. Komunikasi Politik 1. Fungsi Sosialisasi Politik Sosialisasi Politik merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu negara. Pembentukan sikap-sikap politik atau untuk membentuk suatu sikap dan keyakinan politik dibutuhkan waktu yang panjang melalui proses yang berlangsung tanpa henti. Menurut Gabriel Almound, dalam Sosialisasi Politik, terdapat hal yang penting, yaitu Sosialisasi Politik berjalan terus menerus selama hidup seseorang. Sikap-sikap dan nilai-nilai yang didapatkan dan terbentuk pada masa kanak-kanak akan selalu disesuaikan atau akan diperkuat sementara ia mengalami berbagai pengalaman sosial. Pendidikan sekolah, pengalaman keluarga dan pengaruh pergaulan berperan dalam memperkuat keyakinan tetapi dapat pula mengubahnya secara drastis. Sosialisasi Politik dapat berwujud transmisi dan pengajaran. Artinya dalam sosialisasi itu terjadi interaksi antara suatu sikap dan keyakinan politik yang dimiliki oleh generasi tua terhadap generasi muda yang cenderung masih flesibel menerima pengaruh ajaran. Transmisi dan pengajaran tersebut dapat berwujud interaksi langsung yaitu berupa pengajaran formal ataupun doktrinasi suatu ideologi. Contoh pengajaran matakuliah Pancasila di perguruan tinggi. Interaksi tak langsung, yang sangat erat pengaruhnya pada masa kanak-kanak, di mana berkembang sifat penurut atau sikap pembangkangan terhadap orang tua, guru atau teman yang mempengaruhi sikapnya di masa dewasa terhadap pemimpin politiknya dan terhadap sesama warga negara. Misalnya ketika masa kanak-kanak, pengalaman yang didapatkannya adalah terjadinya perpecahan keluarga dan otoriter orang tua. Kondisi dan pengalaman seperti itu melahirkan suatu kebencian, sehingga ketika terjadi suatu kondisi dalam negara yang sifatnya dapat disamakan dengan keadaan dan pengalaman masa kecilnya, akan melahirkan pula kebencian yang diwujudkan dalam partisipasi politik ilegal seperti demonstrasi, oposisi dan gerakan subversif. Sosialisasi politik dijalankan melalui bermacam-macam lembaga antara lain keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, pekerjaan dan media massa. Sosialisasi politik tidak pernah berhenti tetapi berlangsung terus sepanjang usia. Begitu kita melihat atau melibatkan diri dalam kelompok-kelompok dan peranan-peranan sosial yang baru yang berbeda dengan pengalaman hidup yang kita alami cenderung mengubah perspektif politik seseorang. Sosialisasi politik merujuk pada bagaimana suatu masyarakat mewariskan nilai dan kepercayaan untuk generasi selanjutnya, biasanya melibatkan keluarga, sekolah, media, perkumpulan religius, dan aneka macam struktur politik yang membangun, menegakan, dan mentransform pentingnya perilaku politik dalam masyarakat. Dalam terminologi politik, sosialisasi politik merupakan proses, dimana masyarakat menanamkan nilai-nilai kebajikan bermasyarakat, atau prinsip kebiasaan menjadi warga negara yang efektif. Rekrutmen mewakili proses dimana sistem politik menghasilkan kepentingan, pertemuan, dan partisipasi dari warga negara, untuk memilih atau menunjuk orang untuk melakukan aktifitas politik dan duduk dalam kantor pemerintahan. Dan komunikasi mengacu pada bagaimana suatu sistem menyampaikan nilai-nilai dan informasi melalui berbagai struktur yang menyusun sistem politik. Sosialisasi dan rekrutmen politik meliputi rekrrument individu dari aneka kelas masyarakat, etnik, kelompok, dan sejenisnya untuk masuk kedalam partai politik, birokrasi dan sebagainya. Artikulasi kepentingan merupakan eksperesi kepentingan politik dan tuntutan untuk melakukan tindakan. Pengelompokan kepentingan merupakan penyantunan tuntutan dan dukungan dari masyarakat yang diartikulasikan oleh partai politik, kelompok kepentingan, dan etnis politik lainnya. Komunikasi politik melayani proses komunikasi di antara seluruh entitas politik yang berkepentingan oleh sebab baik sosialiassi dan rekrutment politik, artikulasi kepentingan, dan agregasi kepentingan semua disuarakan melalui proses komunikasi politik. 2. Fungsi Artikulasi Kepentingan Artikulasi Kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah dalam mengeluarkan suatu keputusan dapat bersifat menolong masyarakat dan bisa pula dinilai sebagai kebijaksanaan yang justru menyulitkan masyarakat. Oleh karena itu warga negara atau setidak-tidaknya wakil dari suatu kelompok harus berjuang untuk mengangkat kepentingan dan tuntutan kelompoknya, agar dapat dimasukkan ke dalam agenda kebijaksanaan negara. Wakil kelompok yang mungkin gagal dalam melindungi kepentingan kelompoknya akan dianggap menggabungkan kepentingan kelompok, dengan demikian keputusan atau kebijaksanaan tersebut dianggap merugikan kepentingan kelompoknya. Bentuk artikulasi yang paling umum di semua sistem politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada para anggota dewan legislatif, atau kepada Kepala Daerah, Kepala Desa, dan seterusnya. Kelompok kepentingan yang ada untuk lebih mengefektifkan tuntutan dan kepentingan kelompoknya, mengelompokkan kepentingan, kebutuhan dan tuntutan kemudian menyeleksi sampai di mana hal tersebut bersentuhan dengan kelompok yang diwakilinya. Artikulasi kepentingan sudah ada sepanjang sejarah dan kelompok kepentingan akan semakin tumbuh seiring semakin bertambahnya kepentingan manusia, jadi kelompok kepentingan hanya ingin mempengaruhi pembuatan keputusan dari luar, sedangkan partai politik dari dalam. 3. Fungsi Agregasi Kepentingan Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijaksanaan pemerintah. Agregasi kepentingan dijalankan dalam “sistem politik yang tidak memperbolehkan persaingan partai secara terbuka, fungsi organisasi itu terjadi di tingkat atas, mampu dalam birokrasi dan berbagai jabatan militer sesuai kebutuhan dari rakyat dan konsumen”. Dalam masyarakat demokratis, Partai menawarkan program politik dan menyampaikan usul-usul pada badan legislatif, dan calon-calon yang diajukan untuk jabatan-jabatan pemerintahan mengadakan tawar-menawar bargaining pemenuhan kepentingan mereka kalau kelompok kepentingan tersebut mendukung calon yang diajukan. Agregasi kepentingan dalam sistem politik di Indonesia berlangsung dalam diskusi lembaga legislatif. DPR berupaya merumuskan tuntutan dan kepentingan-kepentingan yang diwakilinya. Semua tuntutan dan kepentingan seharusnya tercakup dalam usulan kebijaksanaan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Undang-Undang. Namum penetapan kebijaksanna UU bukanlah hak semata-mata pihak legislatif. DPR bersama Presiden memiliki hak untuk mengesahkan Undang-Undang. Kedudukan DPR dan Presiden dalam fungsi agregasi kepentingan adalah sama, sebab kedua lembaga ini berhak untuk menolak Rancangan Undang-Undang RUU. Tentu saja akan terjadi persaingan ketat untuk mengangkat gagasan dan memenuhi tuntutan-tuntutan kelompoknya, akan tetapi dengan adanya prinsip musyawarah dan mufakat, sangat banyak membantu persaingan antara wakil partai dalam agregasi kepentingan. 4. Fungsi Rekrutmen Politik Rekrutmen Politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang rekrut/diseleksi adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan atau fungsi politik. Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda. Pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Di Indonesia, perekrutan politik berlangsung melalui pemilu setelah setiap calon peserta yang diusulkan oleh partainya diseleksi secara ketat oleh suatu badan resmi. Seleksi ini dimulai dari seleksi administratif, penelitian khusus litsus yaitu menyangkut kesetiaan pada ideologi negara. 5. Fungsi Komunikasi Politik Komunikasi Politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai poltik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik. Media-media massa banyak berperan sebagai alat komunikasi politik dan membentuk kebudayaan politik. Partai politik menjalankan fungsi sebagai alat mengkomunikasikan pandangan dan prinsip-prinsip partai, program kerja partai, gagasan partai dan sebagainya. Agar anggota partai dapat mengetahui prinsip partai, program kerja partai atau pun gagasan partainya untuk menciptakan ikatan moral pada partainya, komunikasi politik seperti ini menggunakan media partai itu sendiri atau media massa yang mendukungnya. Sistem komunikasi politik di Indonesia dikembangkan dengan dasar komunikasi yang bebas dan bertanggung jawab. Setiap media massa bebas memberitakan suatu hal selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, tidak membahayakan kepentingan negara dan masyarakat. Di samping itu media massa juga berfungsi menyuarakan suara pembangunan dan program-program kerja pemerintah, menyuarakan ide-ide politik, membina tumbuhnya kebudayaan politik kemudian memelihara dan mewariskannya pada generasi pelanjut.

fungsi input dalam sistem politik kecuali